Antisipasi Jutaan Pengungsi Akibat Iklim, RICD Diluncurkan

MOSAIC-INDONESIA.COM, JAKARTA -- Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) bekerjasama dengan Uni Eropa dan Pemerintah Indonesia meluncurkan inisiatif Indeks Risiko Perpindahan Akibat Iklim (RICD) di Jakarta, Rabu (16/10/2024).

RICD merupakan sebuah alat yang dirancang untuk memberikan pandangan operasional ke depan guna mengantisipasi, mengurangi, dan merespons pengungsian akibat iklim. Berbagai pemangku kepentingan, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan lembaga penelitian terkemuka seperti Universitas Indonesia (UI), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), berkolaborasi dalam inisiatif ini.

Dengan menggunakan metodologi kreasi bersama, RICD memanfaatkan beragam keahlian untuk membangun model data komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Indonesia dalam memprediksi, mengurangi, dan menanggapi risiko pengungsian yang disebabkan oleh perubahan iklim.

“Semua mitra menyumbangkan keahlian mereka dalam upaya kolaboratif untuk mengembangkan solusi komprehensif terhadap pengungsian yang disebabkan oleh iklim. Keterlibatan kolektif ini penting untuk memperkuat kemampuan kita dalam mengantisipasi, mengurangi, dan menanggapi tantangan ini secara efektif, yang pada akhirnya dapat mengurangi dampak terhadap populasi yang rentan,” ujar Jeffrey Labovitz, Kepala Misi IOM Indonesia lewat keterangan tertulis.

Pada 2023,  terdapat 12,6 juta pengungsian internal di Asia Pasifik akibat bencana, yang mewakili 41 persen dari total pengungsian internal secara global. Jumlah pengungsi diprediksi akan naik hingga 48,4 juta orang di Asia Timur dan Pasifik pada 2050. Mereka akan mengungsi karena bahaya yang terjadi secara perlahan, yang sebagian besar terkait dengan perubahan lingkungan. Dalam menghadapi tren yang terus berkembang tersebut, data dan bukti yang andal sangat penting untuk meminimalkan pengungsian dan risiko terkait.

RICD akan mendukung pembuatan kebijakan yang terinformasi dan akan memandu respons operasional untuk meningkatkan ketahanan serta melindungi masyarakat yang rentan.

“Uni Eropa bangga mendukung inisiatif ini, yang mempertemukan berbagai mitra untuk mengatasi meningkatnya ancaman perpindahan penduduk akibat perubahan iklim. Dengan memanfaatkan keahlian kolektif, proyek ini akan memperkuat kemampuan kita untuk memprediksi dan mengurangi risiko perpindahan penduduk, memastikan bahwa masyarakat di Indonesia lebih siap dan terlindungi dalam menghadapi perubahan iklim,” kata Janez Lenarčič, Komisioner Eropa untuk Manajemen Krisis.

RICD beroperasi pada dua tingkat untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika perpindahan. RICD meneliti faktor-faktor pendorong perpindahan, termasuk faktor-faktor mendasar seperti kondisi ekonomi, politik, budaya, dan demografi yang menciptakan kondisi untuk migrasi terkait iklim.

RICD juga berfokus pada pemicu perpindahan—katalisator langsung yang memaksa orang meninggalkan rumah mereka, seperti hilangnya mata pencaharian, kerawanan pangan atau air, atau hilangnya lahan yang layak huni.

Secara khusus, indeks tersebut juga mengidentifikasi titik kritis, yang merupakan ambang batas kritis di mana dampak kumulatif perubahan iklim menjadi cukup parah sehingga secara signifikan meningkatkan kemungkinan perpindahan.

“Inisiatif ini sangat penting bagi Indonesia, sejalan dengan prioritas nasional kita dalam kesiapsiagaan bencana, pengurangan risiko, dan ketahanan iklim. RICD akan memberikan data dan wawasan yang dibutuhkan untuk mengantisipasi dan menanggapi pengungsian akibat iklim dengan lebih baik, memperkuat kesiapsiagaan kita, dan melindungi masyarakat yang rentan,” kata Dr. Abdul Muhari, S.Si., M.T., Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi, BNPB

Dalam beberapa bulan ke depan, seluruh mitra proyek akan bekerja sama untuk mengembangkan model data, dimulai dengan analisis makro tingkat nasional tentang risiko pengungsian. Upaya kolaboratif ini kemudian akan beralih ke pelaksanaan penilaian tingkat mikro di lokasi-lokasi utama, yang memberikan wawasan terarah untuk formulasi kebijakan dan respons operasional di seluruh Indonesia.