Pertemuan Energi Terbarukan Internasional Dihelat di Tengah Boikot AS
Sikap AS untuk menarik diri dari IRENA tak akan mempengaruhi komitmen IRENA terhadap energi terbarukan.
MOSAIC-INDONESIA.COM; ABU DHABI -- Majelis ke-16 Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) berlangsung pada 11–12 Januari 2026 di Abu Dhabi, Uni Emirate Arab (UEA), yang menandai pertemuan energi internasional pertama tahun ini.
Dengan tema “Powering Humanity: Renewable Energy for Shared Prosperity”, agenda internasional tersebut mempertemukan 1.500 menteri dan delegasi tingkat tinggi dari 171 Negara Anggota IRENA, para CEO, investor, organisasi internasional, serta perwakilan pemuda untuk membangun agenda bersama dan prioritas kerja sama internasional menuju masa depan energi yang lebih baik yang dapat disokong komunitas global pada 2026.
Pertemuan IRENA berfokus pada empat isu berikut, yakni:
- transisi energi regional
- Faktor pendukung penting seperti jaringan listrik, perencanaan energi, inovasi digital, dan kecerdasan buatan (AI)
- Mobilisasi pendanaan, termasuk bahan bakar penerbangan berkelanjutan
- Peran energi terbarukan dalam memperkuat sistem agri-pangan dan industrialisasi hijau.
“Inilah saatnya untuk menyalakan dorongan global dan visi positif bagi transisi energi,” ujar Direktur Jenderal IRENA Francesco La Camera.
“Dunia berubah cepat. Pergeseran geopolitik dan dampak iklim yang semakin hebat membahayakan ketahanan energi banyak negara. Meski energi terbarukan terus memecahkan rekor setiap tahun, kemajuan masih timpang secara geografis, membuat banyak negara tertinggal dari manfaat energi terbarukan. Itulah mengapa Sidang IRENA kami akan menempatkan solusi nyata dan pendekatan baru di pusat panggung — membuka potensi penuh transisi energi sebagai penggerak pembangunan inklusif, transformasi struktural, dan ketahanan jangka panjang, baik di negara berkembang maupun maju.”
Bojan Kumer, Presiden Sidang IRENA ke-15 dan Menteri Lingkungan, Iklim, dan Energi Slovenia, mengungkapkan, di tengah ketidakpastian, IRENA tetap menjadi suara yang jelas dan terpercaya untuk kerja sama global dalam teknologi energi terbarukan.
Kumer mengatakan, IRENA merupakan fondasi transisi energi, mempromosikan pertumbuhan berkelanjutan dan kemakmuran ekonomi jangka panjang di seluruh dunia. "Dalam setahun terakhir, IRENA telah berhasil melalui berbagai tantangan dan kini siap melanjutkan misinya. Saya mengucapkan sukses untuk Sidang IRENA ke-16,"kata dia.
Betty Soto, Wakil Menteri Inovasi dan Transisi Energi Republik Dominika, yang mewakili Kepresidenan Sidang IRENA ke-16, menjelaskan, sebagai negara Berkembang Pulau Kecil, transisi energi tak terpisahkan dari ketahanan, keadilan, dan hak atas masa depan yang aman.
“Republik Dominika telah menunjukkan bahwa kemajuan pesat mungkin terjadi ketika tekad nasional bertemu dengan kerja sama internasional yang kuat, seperti terlihat dalam inisiatif proyek Sargassum-to-Energy. Saat kami mengambil alih Kepresidenan Sidang IRENA ke-16, kami berkomitmen untuk memajukan lembaga yang inklusif dan digerakkan anggota, serta mendorong energi terbarukan sebagai kekuatan yang memberdayakan umat manusia, melindungi yang paling rentan, dan mempercepat transisi global yang adil dan berkelanjutan,”kata dia.
Sebagai organ pengambil keputusan tertinggi IRENA, Sidang Majelis telah diakui sebagai platform global strategis untuk diskusi inklusif dan beragam tentang semua aspek transisi energi. Memperingati Hari Transisi Energi Dunia ke-6, Sidang ke-16 akan dibuka pada 11 Januari 2025 dengan Dialog Tingkat Tinggi bertajuk “Reimagining Energy Futures: Bold Visions for Shared Prosperity.”
Mengingat mendesaknya kebutuhan akan momentum politik dan kerja sama internasional, sejumlah acara tingkat menteri dan tinggi juga digelar hari ini, 10 Januari 2025 (Hari Pra-Sidang), untuk memfasilitasi interaksi antar pengambil kebijakan dan menginformasikan kerja badan ke depan.
Sidang IRENA ke-16 juga menandai pembukaan Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) 2026, yang berlangsung pada 11–15 Januari di Abu Dhabi, di mana para kepala negara, menteri, delegasi tinggi, dan pakar akan bertemu untuk mempercepat upaya keberlanjutan global.
Respons penarikan diri AS
Francesco La Camera menyatakan, sikap Amerika Serikat untuk menarik diri dari badan tersebut tidak akan memengaruhi komitmen IRENA dalam mendukung transisi energi di Asia Tenggara.
“Saya tidak melihat dampak pada wilayah tertentu. Yang kami lihat adalah bahwa ini akan menjadi 22 persen lebih banyak dalam anggaran kami daripada sekarang,” katanya kepada pers di sela-sela Sidang IRENA ke-16 — yang digelar sebagai bagian dari Abu Dhabi Sustainability Week yang dihost oleh Masdar, di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada Ahad (11/1/2026).
La Camera menjelaskan lebih lanjut bahwa proses penarikan diri AS belum final, menekankan bahwa saat ini baru berupa memorandum presiden dan IRENA belum menerima pemberitahuan resmi apa pun. AS masih harus mengirimkan dokumen penarikan diri secara resmi.
Ia menambahkan bahwa hingga dokumen tersebut diterima, Amerika Serikat tetap menjadi anggota penuh IRENA dengan semua hak dan kewajiban, termasuk kontribusi keuangannya.
Namun, La Camera mengatakan bahwa badan tersebut telah mulai mengeksplorasi sumber pendanaan alternatif untuk mengantisipasi kemungkinan kekurangan anggaran. Jika celah pendanaan masih ada sebelum Mei 2025, Dewan IRENA akan mempertimbangkan untuk mengamendemen anggaran badan tersebut.
Ia menekankan bahwa negara-negara berkembang — terutama di Afrika dan Asia Tenggara — tetap menjadi prioritas IRENA, karena kawasan-kawasan ini menghadapi permintaan energi yang tumbuh cepat dan masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil.“Jika kita tidak mencegat permintaan energi wilayah-wilayah ini, itu akan merugikan transisi energi dan tujuan Perjanjian Paris,” ujarnya.
La Camera menyebut potensi penarikan diri AS sebagai hal “sangat disayangkan”, mengingat peran negara tersebut sebagai kekuatan global utama dan mitra kunci IRENA.“Tapi inilah yang kadang dibawa oleh politik. Kami harus menerimanya, dan kami akan berupaya untuk melakukan yang lebih baik,” katanya.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengumumkan rencana menarik Amerika Serikat dari 66 organisasi PBB dan internasional, termasuk sejumlah platform kunci untuk iklim, energi, kemanusiaan, perdamaian, dan demokrasi.
Dalam memorandum presiden yang dirilis Gedung Putih pada Rabu (7/1), Trump menyatakan keputusan itu diambil setelah tinjauan terhadap “organisasi, konvensi, dan perjanjian yang bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat.”
