Rembuk ESG untuk Indonesia Dorong Terwujudnya Net Zero Emission

JAKARTA -- Republika menghelat Focused Group Discusssion (FGD) 'Rembuk ESG untuk Indonesia' di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (4/7/2024) WIB.  Acara ini merupakan rangkaian acara Sehati untuk Bumi Republika.

Direktur Operasional Republika, Nur Hasan Murtiaji menegaskan, pentingnya environmental, social, and governance (ESG) yang sudah menjadi perhatian banyak pihak di berbagai bidang. Dia berharap, lewat FGD tersebut,  para pemangku kepentingan berembuk bersama dalam rangka implementasi ESG di Indonesia dengan cara yang baik, kata Hasan yang juga merupakan SC Mosaic tersebut di gedung BEI, Jakarta.

Ia menegaskan, Republika tidak hanya sekadar media untuk menyebarkan informasi. Lebih dari itu. Republika mengambil peran menyediakan wadah bertukar pikiran dan memperkaya pengetahuan tentang ESG."FGD ini akan menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah dan stakeholder lainnya bagaimana ESG bisa diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha saat ini," ujar Hasan.

FGD ini juga mendiskusikan mengenai bagaimana mendorong laju investasi yang berkesinambungan. Pada saat yang sama, FGD tersebut mendorong target pemerintah demi mencapai Net Zero Emission 2060.

FGD Republika dalam rangkaian acara Sehati untuk Bumi ini dihadiri oleh peserta diskusi dari berbagai unsur. Diantaranya, yakni  pemerintah, korporasi, lembaga pendanaan, akademisi, dan pemerhati isu ESG. Diskusi ini juga merumuskan rekomendasi kebijakan ESG untuk Indonesia. Rekomendasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan untuk pemerintah dalam penyusunan kebijakan maupun kajian lanjutan dalam implementasi ESG.

Deputi Sumberdaya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Barata menjelaskan, untuk mencari solusi ESG  harus  melibatkan seluruh pemangku kepentingan. "Dan ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tidak hanya tanggung jawab BUMN tapi juga seluruh stakeholder untuk sama-sama mencari solusi ESG," kata Tedi Rabu (4/7/2024).

"Dan perkembangan teknologi ini nanti solusinya nanti semakin berkembang, solusi sekarang mungkin tidak relevan untuk sepuluh tahun lagi, solusi sekarang mungkin tidak relevan dalam beberapa waktu ke depan," tambahnya.

Tedi menjelaskan, solusi ESG harus terus digali untuk mencari solusi yang lebih efektif dan mempercepat net-zero atau emisi nol.  "Sehingga diskusi lintas stakeholder ini penting. Jadi saya apresiasi dengan Republika untuk inisiasi ini," kata Tedi.

"Yang perlu adalah hasil FGD seperti apa, untuk dibahas lebih lanjut, kalau ada workshop harus didetailkan, impact, jangan kita fokusnya hanya event, tapi pada impact, itu lebih penting," kata Tedi.

FGD Rembuk ESG untuk Indonesia: Sehati untuk Bumi Republika dihadiri berbagai stakeholder dari BUMN. Pertamina, Telkomsel, PT Bukit Asam, PNG, Pupuk Indonesia, Bank Mandiri dan lembaga yang fokus pada ESG seperti perkumpulan pakar karbon Indonesia (ACEXI) dan perusahaan rintasan Plastic Pay serta akademisi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIII Dian Masyita dan pengajar Universitas Nasional Fachrudin Mangunjaya.

Para stakeholder ini berbagi pengalaman dan tantangan untuk memenuhi ESG. Bagaimana ESG dapat diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendorong target pemerintah dalam mencapai net-zero 2060.

Sejumlah stakeholder dari BUMN mengungkapkan mereka perlu menyeimbangkan antara memenuhi kewajiban sebagai perusahaan negara untuk menyediakan layanan terjangkau dan menjaga ketahanan energi. Sementara itu, ada dorongan dari investor untuk menjalankan praktik ESG dalam operasional mereka.

Indonesia menargetkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen di bawah kondisi "business-as-usual" pada tahun 2030 (target tanpa syarat). Dengan dukungan internasional, target ini meningkat menjadi penurunan 41 persen (target bersyarat).

Tujuan akhir Indonesia adalah mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 atau lebih cepat. Ini berarti emisi gas rumah kaca Indonesia akan diimbangi penyerapan, terutama melalui upaya kehutanan.